Salah satu tantangan yang siap dihadapi oleh perusahaan adalah memberikan layanan berkualitas sehingga dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas dimata konsumen. Namun, banyak faktor yang dapat menurunkan kepercayaan tersebut, salah satunya korupsi dan penyuapan yang terjadi dalam lingkup perusahaan maupun sektor publik.
Mengutip data Indonesian Corruption Watch, beberapa waktu lalu telah terjadi kasus korupsi PT. Timah yang membuat rugi negara sebesar 5,714 triliun. Selain itu, KPK juga menyebutkan risiko korupsi pada lembaga pemerintahan cukup rentan. Oleh karena itu, untuk menekan angka korupsi dan penyuapan pemerintah Indonesia telah mewajibkan semua sektor bisnis termasuk kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian untuk menerapkan ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan.
Baca juga : Peran SMAP ISO 37001 di Sektor Keuangan
Pentingnya Penerapan ISO 37001 di Sektor Publik
SMAP ISO 37001 adalah pedoman dalam membangun sistem manajemen anti penyuapan yang kuat. Dengan menerapkan standar ISO 37001, perusahaan dapat mencegah penyuapan, meningkatkan reputasi, dan memenuhi ekspektasi etika dan hukum. Selain itu, dapat memperkuat daya saing dan kepercayaan di pasar global. ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan menunjukkan bahwa memerangi penyuapan bukan hanya kewajiban moral tetapi juga langkah strategis menuju kesuksesan yang berkelanjutan.
Korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan melemahkan tata kelola pemerintahan. Penerapan ISO 37001 di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian berperan penting dalam:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Memperkuat kepercayaan publik
- Mencegah kerugian finansial
- Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, memantau, dan menangani situasi penyuapan secara lebih efektif.
- Memudahkan pelacakan waktu, otomatisasi proses, dan pelaporan terperinci mengenai risiko penyuapan.
- Menyederhanakan implementasi dan kontrol tindakan anti penyuapan.
- Memperkuat sikap dalam melawan penyuapan dan meningkatkan reputasi, kepercayaan, dan kemampuannya untuk beroperasi secara etis dan efisien.
Baca juga : Kenali Due Diligence pada ISO 37001
7 Langkah Penerapan ISO 37001
Implementasi ISO 37001 di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian memerlukan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak terkait. Berikut langkah-langkah penting penerapan ISO 37001 yang dapat dilakukan.
- Komitmen kepemimpinan
Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk menerapkan langkah-langkah anti penyuapan. Hal ini termasuk menetapkan kebijakan yang jelas, menetapkan tanggung jawab, dan menyediakan sumber daya yang memadai.
- Kebijakan dan prosedur
Perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur khusus untuk mencegah dan menangani penyuapan. Dokumen-dokumen ini harus dikomunikasikan kepada semua karyawan dan pemangku kepentingan yang relevan.
- Penilaian risiko
Sangat penting untuk mengidentifikasi risiko penyuapan yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini mencakup analisis faktor internal dan eksternal yang dapat memfasilitasi praktik korupsi dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut.
- Implementasi dan pengendalian operasional
Pengendalian dibuat untuk mencegah penyuapan di area-area kritis, seperti transaksi keuangan dan transaksi dengan pihak ketiga.
- Pelatihan dan komunikasi
Semua anggota perusahaan harus mengetahui kebijakan anti suap dan menerima pelatihan rutin tentang cara mengidentifikasi dan menangani situasi risiko.
- Evaluasi kinerja
Perusahaan harus mengukur dan mengevaluasi efektivitas sistem manajemen anti penyuapan. Hal ini termasuk melakukan audit internal dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan.
- Peningkatan berkesinambungan
ISO 37001 mendorong peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti-penyuapan melalui tinjauan proses dan hasil yang berkelanjutan.
Baca juga : 6 Prinsip Dasar ISO 37001 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Diskusikan kebutuhan Anda
Kami siap memberikan konsultasi dan pendampingan sertifikasi
Hubungi kami sekarang